Tangani Aset Tanah, IPC Kerjasama Dengan Kementerian ATR/BPN

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC mewujudkan komitmennya dalam hal sertifikasi hak atas tanah dan penanganan permasalahan aset tanah dengan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Nota Kesepahaman tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil dan Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, demikian disampaikan humas IPC.
Lanjutnya, kerjasama tersebut dengan jangka waktu lima tahun kedepan ini ditujukan dalam rangka pembenahan administrasi dokumen kepemilikan dan penguasaan aset perusahaan serta pengamanan dari segi administrasi legal kepemilikan yang berlaku untuk aset eksisting dan aset dari proyek IPC di masa depan.
“Hadirnya Nota Kesepahaman antara IPC dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini merupakan bentuk keseriusan IPC untuk menyelesaikan sertifikasi tanah dan percepatan penyelesaian berbagai permasalahan terkait aset tanah, baik dari aset tanah yang telah dimiliki, maupun aset yang dihasilkan dari proyek-proyek IPC kedepannya,”jelas  Elvyn, Dirut IPC, Kamis, 11/1/2018.
Selain itu,  kata dia, guna mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Nasional yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, IPC juga berencana membantu biaya pensertifikatan tanah warga kampung nelayan di Bengkulu.
“Kami akan membantu persertifikatan tanah warga kampung nelayan di Bengkulu. Disana  selama ini belum mempunyai kepastian hak atas tanah,” ungkapnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kementerian ATR/BPN juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Ombudsman, PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) dan 17 Universitas di Indonesia (benny ps/r)

Leave a Reply