126 Reklame Melanggar di Jakut, Kapan Ditertibkan?

126 Reklame Melanggar di Jakut, Kapan Ditertibkan?

Reklame di trotoar kawasan Sunter, Tanjung Priok (inzert) Kasuban Pajak Carto dan Kasatpol PP Jakut Ronni Jarpiko. (dok)

PADEMANGAN – Maraknya reklame telah melanggar di kawasan tertib Kota Jakarta Utara menimbulkan imej di masyarakat bahwa pemerintah tidak tegas dan terkesan tebang pilih untuk melakukan penindakan. Masyarakat dari kalangan usaha kecil berharap pemkot Jakarta Utara dapat bertindak tegas terhadap reklame di fasum pemda di kawasan Tanjung Priok, Kelapa Gading, dan Pademangan.

“Yang namanya penindakan itu ‘tajam kebawah tapi tumpul keatas’ ya seperti yang saya rasakan ini. Aparat pemkot Jakarta Utara tiada memberi ampun kepada pedagang kecil yang berjualan di trotoar, mereka langsung sikat bersih. Tetapi kalau untuk pelaku usaha seperti pelanggar reklame di trotoar aparatnya ogah-ogahan,” kata Calsem, 40, salah seorang pedagang kopi di Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 22/11/2017.

“Kalau memang sudah jelas melanggar kenapa tidak segera di tindak? Kapan mau ditertibkan biar ada keadilan yang merata dong,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala Suku Badan Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Jakarta Utara, Carto, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap papan reklame yang melanggar termasuk yang berada di trotoar. Reklame yang berdiri di trotoar atau fasilitas Pemda DKI Jakarta, dilakukan koordinasi dengan UPPRD Kecamatan untuk melakukan pendataan serta pengecekan.

“Ada sekitar 126 papan reklame yang melanggar diwilayah Kota Administrasi Jakarta Utara akan ditertibkan. Kami rencananya penertiban papan reklame yang melanggar tersebut dilakukan bulan Desember mendatang,” kata Carto, Selasa, 21/11/2017.

Ia menyebutkan 126 reklame yang telah melanggar itu telah disampaikan pada Satpol Kota Jakarta Utara. Pelanggarannya, kata dia, ada papan reklame berukuran kecil dan reklame besar reklame yang belum melakukan perpanjangan dan reklame liar di trotoar.

“Kami sudah melaporkan kepada Satpol PP Jakarta Utara terkait papan reklame yang melanggar tersebut. “Kami juga akan melakukan koordinasi dengan PTSP, karena yang mengeluarkan izin reklame tersebut adalah PTSP. Jika memang tak ada izin maka akan dilakukan penertiban,” tambahnya.

Dijelaskannya, sesuai Pasal 64 Pergub DKI Jakarta nomor 244 Tahun 2015 pihaknya melakukan pengendalian terhadap aspek pajak reklame. Pihaknya juga melakukan pengawasan dilapangan terkait penyelengaraan materi reklame baik yang sudah maupun belum membayar pajak.

“Mengacu Pergub tersebut kami melaporkan terlebih dahulu kepada Satpol PP dan PTSP karena memang kita tim. Kemudian secara bersama-sama kami akan melakukan tindakan penertiban reklame yang melanggar,” jelasnya. (jut/r)

Leave a Reply