Alasan Sibuk, Ancol Mangkir Sidang Sengketa Informasi Publik

Alasan Sibuk, Ancol Mangkir Sidang Sengketa Informasi Publik

Net

LINTAS (JAKUTNEWS) — Sidang lanjutan sengketa informasi Nomor : 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 antara media online WartaOne.net sebagai pemohon melawan PT. Taman Impian Jaya Ancol (PT Pembangunan Jaya Ancol) digelar kembali oleh Komisi Informasi DKI di ruang sidang kantor Komisi Informasi DKI Jalan Awaludin 2 Jakarta Pusat, Kamis, 15/6/2017.

Dalam sidang sengketa informasi itu, pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol mangkir dari persidangan sehingga acara persidangan ditunda.

“Apakah termohon PT. Impian Jaya Ancol sudah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan Pak Panitera?” tanya Ketua Majelis Komisioner Wa Ode Asmawati yang memimpin jalannya persidangan dengan anggota Majelis Alamsyah Basri, seperti dirilis wartaone.

“Kami sudah melakukan pemanggilan kepada PT. Impian Jaya Ancol agar hadir dalam persidangan, namun tanggal 13 Juni 2017 mereka mengirimkan surat permohonan tidak dapat hadir sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 karena banyak kesibukannya,” jawab Panitera Ade Saefullah Anwar di depan persidangan.

“Karena termohon tidak dapat hadir, maka sidang akan kita tunda sesuai surat permohonan mereka. Karena Kuasa Hukum PT. Impian Jaya Ancol sampai saat ini juga belum melengkapi berkas terkait legal standingnya untuk bersidang,” kata Ketua Majelis Komisioner Wa Ode Asmawati.

Sementara itu, Dharma Leksana sebagai kuasa hukum yang mewakili WartaOne dalam konferensi persnya mengaku sangat kevewa.

”Saya sebenarnya merasa kecewa dengan ketidakhadiran PT. Impian Jaya Ancol. Sebagai badan publik dengan prosentase 99 % saham dimiliki oleh Pemda DKI, berarti mereka adalah pengguna anggaran negara yang harus tunduk dan patuh juga terhadap Undang Undang N0. 14 Tahun 2008. Saya menilai, dengan tidak hadirnya mereka dalam persidangan hari ini terkesan melecehkan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 J Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” tandasnya.

Kedua, kata dia, bagaimana sebuah badan publik tidak memahami fungsi transparansi dalam upaya membangun Good and Clean Governance. Bahwa hak memperoleh Informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelengaraan negara yang baik.

“Alasan ketidakhadiran mereka yang mengatakan banyak kesibukan bagi saya hanya merupakan alasan yang dicari- cari. Saya menilai bahwa ini ada kesalahan manajerial dalam perusahaan tersebut,” Dharma menilai.

Betapa buruknya manajemen Ancol kalau tidak dapat memanage departemen legalnya untuk memenuhi undangan Komisi Informasi. Hal ini menunjukkan kualitas pengelolaan manajerial yang tidak profesional.

“Nanti akan saya mintakan juga data data terkait berapa orang sebenarnya pekerja mereka, masa menyuruh satu orang dari departemen aspek legalnya saja tidak mampu. Lalu berapa anggaran yang mereka serap dari uang Negara untuk membiayai departemen legalnya. Saya akan minta informasi juga bagaimana management yang dipakai PT. TIJA dalam mengelola pegawainya, bagaimana pembagian tugasnya dan sebagainya,” tanya dia.

Menurutnya, hal hal itu harus jelas dan jangan sampai disembunyikan. Ia curiga justru karena banyak informasi yang perlu diketahui publik ingin disembunyikannya. Partisipasi masyarakat harus dilihat bahwa Taman Impian Jaya Ancol adalah milik publik, milik masyarakat, milik rakyat, bukan milik perorangan.

“Rakyat merasa memiliki sehingga perlu pengelolaan yang baik dan transparan demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Alasan Sibuk, Ancol Mangkir Sidang Sengketa Informasi Publik

Rika Lestari (kanan) dan Wina dalam sidang KIP, Kamis (8/6/2017)

Secara terpisah Ade Saeful Anwar mengungkapkan ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh Komisi Informasi apabila termohon selalu tidak hadir di persidangan.

“KIP dapat mendatangi kantor pihak terlapor dan memeriksa secara langsung pusat informasi serta dokumentasi mereka. Ini bisa dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan,” katanya kepada Wartawan.

Pada sidang sebelumnya, Kamis (8/6/2017) terlapor hadir dalam persidangan yang di wakili Rika Lestari selaku Corporate Communication PT. Pembangunan Jaya Ancol dan Wina selaku kuasa hukum PT. Pembangunan Jaya Ancol.

“Apakah ibu berdua mengetahui Undang Undang KIP,” tanya Komisioner Komisi Informasi Publik, kamis lalu.

“Terus terang saya katakan, saya tidak tahu mengenai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Pak,” katanya kepada Komisioner Komisi Informasi Publik. (sm/jut/r)

Leave a Reply