DKB Dilanda Dugaan Korupsi, SP Tetap Tuntut Direksi Tuntaskan Hak Pekerja

DKB Dilanda Dugaan Korupsi, SP Tetap Tuntut Direksi Tuntaskan Hak Pekerja

Konferensi Pers SP PT PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari. (dok/mtr)

PELABUHAN (TANJUNG PRIOK) – Sebanyak 1.300 pekerja PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB) yang bergerak di industri galangan kapal baik produksi maupun reparasi masih menunggu hak kesejahteraan yang diabaikan pihak direksi. Pekerja tetap menuntut hak normatifnya meski perusahaan tersebut sedang ditangani KPK.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT DKB, Tati Hartati menyebutkan pihaknya mewakili seluruh karyawan menuntut hak-hak pekerja untuk dipenuhi oleh perusahaan shipyard & engineering itu yang belum dipenuhi sejak 2016 silam.

“Baru 75% gaji kami dari April tahun lalu hingga bulan ini yang dibayarkan manajemen. Selain itu uang tunjangan pendidikan, tunggakan premi BPJS Ketenagakerjaan, hingga dana pensiun belum diselesaikan pertanggungjawabannya,” ujar Tati, kepada sejumlah wartawan di kantor serikat pekerja Jalan Sindang Laut, Jakarta Utara, Selasa, 6/2/2018.

Ia menyebutkan pihaknya sudah berusaha melakukan audiensi dan komunikasi internal dengan pihak direksi namun tidak pernah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan komunikasi dua arah.

Lebih jauh, kata dia, dugaan korupsi yang menjerat management perusahaan telah mengakibatkan hak karyawan terabaikan seperti gaji yang dicicil sejak april 2017, uang tunjangan, tunggakan BPJS Ketenagakerjaan, masalah uang duka dan lainnya.

Dalam siaran pers serikat pekerja disebutkan dugaan kasus korupsi di PT DKB saat ini telah ditangani oleh KPK terkait dana relokasi galangan III ke Batam Sebsar 389 Miliar yang tidak sesuai peruntukannya pada tahun 2008 sampai 2012 yang menjerat Dirut PT DKB dan beberapa pejabat struktur.

“Kami menuntut Direksi PT DKB untuk membayar semua hak-hak karyawan yang belum terselesaikan. Pihak direksi juga perlu melakukan evaluasi kinerja perusahaan. Kami juga meminta temuan BPK dan penyelidikan KPK menjadi masukan bagi pemerintah untuk membenahi DKB,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional & Human Resource PT DKB, Sutrisno menyebutkan salah satu kondisi peraturan direksi mengadopsi mekanisme Bulog tidak cocok untuk diterapkan di perusahaan.

“Saya juga sudah mengajukan pengunduran diri karena suasana di dalam internal perusahaan tidak kondusif,” kata dia kepada wartawan. (mtr/r)

Leave a Reply