Massa Akan Gelar Aksi: Menuntut Pantai Publik Ancol dan Transparansi

Massa Akan Gelar Aksi: Menuntut Pantai Publik Ancol dan Transparansi

Gerbang masuk Ancol. (foto/net)

ANCOL – Danoes Al Batawi cs yang menamakan diri dari Gerakan Rakyat Jakarta Utara rencanaya akan melakukan aksi unjuk rasa pada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk pada Kamis (14/9/2017) mendatang.

Ia mengklaim aksi pertamanya akan di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan ormas yang berada di Jakarta Utara. Aksi tersebut, kata dia, akan terus berlanjut sampai mendapat jawaban dan action positif dari pihak Ancol.

“Jakarta seperti ibukota negara-negara dunia lainnya menghadapi masalah-masalah yang manjadi tantangan kota besar yang kompleks dalam berbenah. Dalam membenahi dirinya ini, Pemerintah daerah DKI Jakarta harus mampu membiayainya dengan mempertimbangkan tanggungjawab dan perannya sebagai pelayan publik yang harus memenuhi hak-hak publik,” kata Danoes, saat dikonfirmasi kebenaran pesan terlutisnya, Selasa, 12/9/2017.

Menurutnya, hak-hak tersebut harus menjadi perhatian utama. Pemerintah DKI sebagai pelayan yang mengumpulkan pajak masyarakatnya, berbisnis mengelola/memutar dana tersebut disamping harus punya tanggungjawab menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

DKI, kata dia, harus mengembalikannya dalam bentuk memberi fasilitas ruang publik yang memudahkan interaksi sosial dan menenteramkan warganya. Seperti membuat ruang terbuka hijau untuk publik dengan tidak memungut kembali biaya atasnya seperti yang terjadi sejak lama di pantai ancol di pesisir utara jakarta.

“Pantai yang terletak di bagian utara Jakarta itu merupakan milik PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA), yang saham dimiliki oleh Pemda DKI sebesar 72 persen, PT Pembangunan Jaya 18 persen dan masyarakat 9,99 persen,” ungkapnya.

“Apa yang terjadi di pantai ancol hanya memperkaya investor tertentu. Meski pemda DKI Jakarta pemilik saham terbesar namun bagaimana pengelolaannya dana publik itu, kita tidak dapat mengetahuinya,” tanya dia.

Karenanya ia mewakili masyarakat Jakarta Utara rencanya akan melakukan aksi tersebut dengan tuntutan;

1. Transparansi PENGELOLAHAN KEUANGAN serta yg terkait dengan kebijakan2 yg terdapat di wilayah wewenang PT.PEMBANGUNAN JAYA ANCOL .

2. Terkait izin HPL (Hak Pengelolahan Lahan) yg dimiliki PENGELOLAH ANCOL sebagi titik destinasi wisata akan tetapi bisa munculnya pembangunan hunain HOTEL dan APARTEMEN yg melanggar baik dr sisi perizinan maupun AMDAL nya.

3. Adanya REKLAMASI pantai ANCOL yg sedang berjalan ini apakah sudah memiliki IZIN dan apakah proyek tersebut sudah sesuai dari arahan serta koordinasi dengan PEMDA DKI JAKARTA sebagai pemilik saham terbesar.

4. Sebagai pantai PUBLIK seharusnya pengelolah PANTAI ANCOL yg sudah berjalan kurang lebih 57 tahun sampai saat ini masih dipungut biaya agar segera membebaskan biaya masuk. (Sesuai statement MENTERI DALAM NEGERI tgl.28 Agustus 2017)

Demikian di tulis Danoes Al Batawi cs pada pesan whatsapp seperti di terima redaksi jakutnewscom.

Sementara itu, pihak Ancol saat dikonfirmasi untuk mendapatkan jawaban atas rencana aksi tersebut hingga berita ini diturunkan belum dapat tersambung. (jut/r)

Leave a Reply