Netizen Anggap Anies Salah Alamat: Pembatalan Pulau Relamasi Seharusnya Melalui Jalur Hukum

Aksi penyegelan pulau reklamasi. (Dok)

JAKARTA – Permintaan Gubernur DKI, Anies kepada BPN untuk membatalkan sertifikat tanah yg diterbitkan oleh BPN, salah alamat dan menjadi preseden buruk bagi jaminan kenyamanan berinvestasi di Indonesia khususnya DKI Jakarta, demikian dikatakan akun facebook Roberton Silaen, Kamis, 11/1/2018 menanggapi sebuah berita.

Lebih lanjut, komentarya, permohonan pembatalan tersebut seharusnya ditujukan ke PTUN ( Gugatan mekanisme dan prosedur administrasi penerbitan sertifikat ) atau ke PN JAKUT kalau ada unsur perkara perdata.

Permintaan Gubernur DKI kepada BPN untuk membatalkan sertifikat tanah tersebut, bagi banyak pihak justru menimbulkan pertanyaan, apakah Gubernur DKI tdk tau mekanisme dan prosedur hukum pembatalan sebuah produk lembaga negara ???

Ada sinyalemen, bahwa Gubernur DKI Jakarta melontarkan pertanyaan tsb hanya untuk sekadar memenuhi janji kampanyenya, sekedar menolak dan sekedar meminta pembatalan yg sudah pasti tdk ada tindak lanjutnya karena tdk berkekuatan hukum.

Kalau Gubernur DKI Jakarta, serius meminta pembatalan sertifikat tersebut dan menolak reklamasi teluk Jakarta, mestinya diajukan gugatan ke pengadilan, BUKAN KE BPN, tulis dia.

Peraturan Menteri

Pada satu kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap aturan hukum yang menjadi dasar pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah Peraturan Menteri (Permen) Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

“Nomor satu, anda ketahui ada Permen Agraria, BPN, Nomor 9 Tahun 1999, di situ utamanya pada Pasal 103-104, di sana dijelaskan tentang prosedur untuk pembatalan HGB,” kata Anies, seperti di kutip detik.com, Minggu, 14/1/2018.

Lebih lanjut, berdasarkan aturan tersebut, Anies meyakini permintaan pembatalan HGB pulau reklamasi sah. Sebab menurutnya terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan HGB seperti yang dia utarakan sebelumnya.

“Kita bergerak berdasarkan peraturan dan UU. Dan kita ingin menegaskan bahwa ketika ada cacat administrasi, maka pemegang otoritas wilayah berhak melakukan review ulang. Itu yang kita kerjakan,” ujar Anies.

Adapun dalam Pasal 104 Permen Agraria atau BPN Nomor 9 Tahun 1999 memang dijelaskan hal-hal yang dapat menganulir pemberian hak tanah negara. Menurut aturan tersebut, pemberian hak atas tanah negara bisa dianulir jika terjadi cacat administrasi.

Berikut bunyi Pasal 103-104 yang dimaksud Anies:

Pasal 103
1. Setiap penerimaan hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Memelihara tanda-tanda batas
c. Menggunakan tanah secara optimal
Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah
Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup
Kewajiban yang tercantum dalam sertipikatnya.
d. Dalam hal penerimaan hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membatalkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104
1. Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
2. Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (jut/r)

Leave a Reply