Pengukuhan Pengurus DPC, DPW, dan DPP PPBMI Periode 2017-2022

Foto: Bersama para pengurus PPBMI. (dok)

PELABUHAN – Pengurus DPP, DPW, DPC, Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (PPBMI) masa bakti 2017-2022 di kukuhkan oleh DPR RI. Pengukuhan di laksanakan di Ruang Pelangi Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (23/8/2017). Hadir dalam acara itu Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis, perwakilan Menteri Perhubungan dan terkait lainnya.

Ketua Panitia pelaksana, Capt Priyanto, pada kesempatan itu, menyatakan bahwa terbentuknya PPBMI ini sudah 15 bulan lalu hingga sekarang dan sudah melalui pertemuan para pengusaha yang intensif dimulai dari Jakarta-Banjar Masin – Bali – Jakarta diputuskan serta dilaksanakan di Bali pada 21-22 April 2017.

Terbentuknya PPBMI didasari semangat para pengusaha bongkar muat Indonesia dan merasakan perkembangan Maritim utamanya pelabuhan yang terkait dengan bongkar muat. Para pengusaha cukup merasakan manfaat, sehingga terhindar dari degradasi di pelabuhan.

Lebih lanjut, kata dia,  PPBMI terbentuk didasari semangat yang menyala-nyala berkumpul di Bali 21-22 April 2017, dalam suatu forum dinamakan Musyawarah Nasional I PPBMI diputuskan dibentuk adanya AD/ART, lalu juga disususn kepengurusan PPBMI yang jumlahnya 60 orang meliputi seluruh Indonesia, yakni dari Sabang –Merauke dan dari Kaltara Rote.

Terpilih sebagai Ketua Umum PPBMI yaitu, Capt H Epyardi Asda M MAR, serta pengusaha bongkar muat yang hadir mewakili Sumut, Dumai, Lampung Banjar Masin, Balik Papan, Makassar, Palu, Pare Pare, ternate, Manokwari, Sorong dan Merauke.

“Aspirasi pengusaha tidak ada satupun lembaga, instansi ini semua bekerjasama mendukung aspirasi pemerintah mensukseskan Tol laut dan menurunkan biaya logistik. Sementara, kita tahu PT Pelni merupakan pelayaran Nasional terbesar di Indonesia serta pelautnya, dan route pelayarannya hingga pelabuhan terkecil ada di Indonesia. Hasil kunjungan saya di sejumlah daerah bahwa sarana dan prasarana  pergudangan Pelni banyak yang kosong. Diharapkan, kita bisa bekerja sama,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP  PPBMI, Capt. Epriyadi Asda M Mar, mengatakan setelah melalui proses yang cukup panjang, ini semua berkat kerja keras pengusaha di Pelabuhan sejak tahun 1970 diseluruh Indonesia.

“Keberadaan kita dalam rangka meningkatkan kesadaran kita bahwa sesungguhnya akan ditingkatkan eksistensi kebersamaan. Kita tahu dengan lahirnya UU pelayaran No 17/2008, tentang pelayaran dan salah satu ayat di UU itu dapat membuat perusahaan bongkar muat terdegrasi di pelahuhan,” terangnya.

“Sebetulnya saya sudah menolak jabatan ini berkali kali, karena teman teman meminta, kalau saya tolak mereka bubar.  Untuk itu saya terima,” ungkapnya.

Epriyadi Asda juga menjelaskan bahwa hubungan denga APBMI tidak ada masalah, dirinya juga  masih terikat sebagai anggota APBMI dan kewajibanya tetap di jalankan.

“Iuran saya tetap bayar dan saya bukan rival.Pengurus DPP berjumlah 60 orang dan anggota DPW dan DPC berjumlah 340 orang semuanya adalah Owner,” jelas Epriyadi.

Meski begitu ia tetap optimis akan memperjuangkan hak dari seluruh perusahaan bongkar muat dapat meningkatkan usahanya baik dengan cara musyawarah dan mufakat dengan pihak-pihak terkait.

“Kita semua cari makan di sini, dan saya akan memperjuangkan hak pelaku usaha bongkat muat,” pungkasnya.

Dalam sambutannya Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis, menyatakan, Komisi V DPR RI selaku mitra dari Kementerian Perhubungan RI memberi dukungan terhadap pengukuhan DPP PPBMI masa Bakti 2017 -2022.

Ia menyebutkan bahwa logistik performance indeks Indonesia saat ini mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Thailand. Hal itu nampak pada tahun 2014 posisi Indonesia berada pada ranking 53 jauh tertinggal dengan Malaysi di posisi 25 dan singapura diposisi 12, paparnya.

Diharapkan, dengan terbentunya DPP PPBMI ini , pengusaha bongkar muat diseluruh Indonesia dapat memberikan masukan melalui PPBMI pada Komisi V DPR RI terkait bongkar muat  dalam pelabuhan.

Hal Senada juga dikatakan Menteri Perhubungan RI yang diwakili oleh Staff Khusus Bidang Hubungan Antar Lembaga menteri Perhubungan RI, Mayjen TNI (Pur) Buyung Lalana, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyambut baik pengukuhan pengurus DPP, DPW,  DPC PPBMI, karena Pemerintah tidak pernah membandingkan siapa anak tiri dan anak kandung.

Baginya, bagaimana dalam pelabuhan, perusahaan bongkar muat itu menjadi satu aspek penguatan guna mendukung pemerintah dalam program tol Laut sebagai negara maritim. Buyung, berharap, kehadiran PPBMI , aktivitas dan konektivitas bongkar muat di Indonesia menjadi lebih baik dan mampu berkompetisi dengan negara lain.

“Kita tahu, saat ini kinerja logistik Indonesia  masih dibawah negera tetangga yakni, Singapura, Thailand dan Malaysia. Untuk mencapai kinerja logistik nasional kita akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pelabuhan dan stkehokder,” katanya.

Pada acara tersebut dilaksankan penandatanganan pengukuhan Pengurus DPP, DPW dan DPC PPBMI oleh Ketua Komisi V DPR RI, Staff Khususu antar Lembaga. Adapun susunan pengurus DPP PPBMI periode tahun 2017-2022, sebagai Ketua Umum Yaitu, H Capt Epriyadi Asda M MAR, Sekretaris Umum PPBMI, icky A Kandou, Bendahara Umum Edy Erizon dan Ketua Harian , Capt Priyanto SH (benny/r)

Leave a Reply