Ironi, Kuasa Hukum dan Humas Ancol Tak Tahu UU KIP

Kuasa Hukum dan Humas Ancol di sidang KIP. (dok/won)

LINTAS (JAKUTNEWS) — Sidang sengketa informasi publik Nomor : 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 antara Media WartaOne sebagai pemohon (penggugat) melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA,red) sebagai termohon (tergugat) digelar di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Publik DKI Jakarta, pada Kamis lalu.

“Media WartaOne merupakan media investigasi yang memiliki fungsi kontrol sosial. Transparansi merupakan salah satu pilar dalam Good Governance, transparansi dalam jalanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan,” terang Dharma Leksana, S.Th., M.Si selaku kuasa hukum pemohon media investigasi WartaOne dalam persidangan, seperti di lansir wartaone.net, Minggu, 11/6/2017.

Lebih lanjut, kata Dharma, terwujudnya Good and Clean Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bamgsa.

“Dengan ini sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, aspiratif, bersih, terbuka, bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” paparnya kepada awak media usai persidangan di depan Gedung Kantor Komisi Informasi Jalan Awaludin 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyimpan, menyebarluaskan gagasan dan informasi serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum guna mendorong keadilan dan kebenaran. Sampai dengan saat sidang ini digelar dalam persidangan sengketa informasi hari ini, kami tetap belum mendapatkan informasi terkait surat permohonan kami terhadap PT. Pembangunan Jaya Ancol, Oleh sebab itulah kami melaporkan sengketa informasi publik ini ke Komisi Informasi DKI Jakarta untuk mendapatkan keadilan informasi yang saya yakini sangat berguna bagi kepentingan masyarakat,”tuturnya.

Hadir dalam persidangan Rika Lestari yang mengaku selaku Corporate Communication PT. Pembangunan Jaya Ancol dan Wina selaku kuasa hukum PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA).

Pada persidangan perdana ini pihak PT. PJA mengutus kedua orang pegawainya,yang mengaku sebagai kuasa hukum, namun rupanya mereka tidak mengetahui tata cara persidangan dengan baik, sehingga pada sidang perdana ini mereka tidak dapat menunjukan dan membuktikan legalitasnya sebagai kuasa hukum di persidangan dikarenakan tidak memiliki surat kuasa.

Ironis, sebagai seorang kuasa hukum, iapun tidak tahu mengenai Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diakuinya oleh Wina sebagai kuasa hukum PT PJA dalam persidangan.

“Apakah ibu berdua mengetahui Undang Undang KIP,” tanya Komisioner Komisi Informasi Publik.

“Terus terang saya katakan, saya tidak tahu mengenai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Pak,” katanya kepada Komisioner Komisi Informasi Publik. Kuasa hukum ditanyakan kapasitasnya hadir mewakili PT. PJA dalam sidang sengketa informasi, apakah kuasa hukum mengetahui UU KIP.

“Jadi saya beritahu bahwa ada namanya Undang Undang KIP, Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Nanti dasar apa ibu akan tahu mengapa saat ini duduk bersengketa dipersidangan ini. Kalo , enggak ada dasar. itu adalah dasar dari konstitusi dari Republik ini. Kalo tidak tau ibu ngapain duduk jadi termohon di kursi persidangan ini, harus punya dasar, satu. Yang kedua ada ranah definisi, salah satunya yang disebut badan publik dan partisipasi masyarakat, bahwa ini benar, tapi dia dikuasakan kepada wartaone ya, Pak,”Demikian seperti yang disampaikan Komisioner dalam persidangan.

”Jadi ibu nanti baca dulu biar sidang kedua bisa kita lebih baik,” Lanjut Komisioner.

“Kalau memang demikian pada sidang berikutnya, Ibu harus membawa surat kuasa dari PT. PJA untuk memenuhi aspek legal standing dari persidangan ini. Terus soal jangka waktu, diharapkan hadir satu jam sebelum jadwal sidang, dalam surat undangan adalah jam satu ya bu. Hari ini karena ibu ibu datangnya sangat terlambat maka kita tetap saja mulai persidangan sesuai yang sudah dijadwalkan,” jelas Komisioner lagi.

Secara legal standing dalam mekanisme yang diatur oleh PERKI No, 1 Tahun 2013 pihak WartaOne sebagai pemohon sudah benar, namun dalam surat permohonan informasi publik memang diakui ada kekeliruan dalam menujukan surat tersebut kepada PT. PJA yang rupanya tidak bisa diralat yaitu tetap ditujukan kepada PT. Impian Jaya Ancol.

Sidang berikutnya akan gelar pada hari Kamis, 15 Juni 2017 pukul 13.00 WIB di ruang persidangan yang telah ditentukan

Dharma Leksana menambahkan, selaku pemohon informasi tetap berharap bahwa Right To Know (Hak Untuk Tahu) terhadap informasi informasi publik harus terus diperjuangkan.

“Karena transparansi merupakan modal dasar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi di Negara ini,” tandasnya.

sumber: wartaone.net

 

Leave a Reply