Terdakwa Pembobol 7 Bank Terancam Pasal Berlapis

Terdakwa Pembobol 7 Bank Terancam Pasal Berlapis

Terdakwa Harry Suganda ikuti sidang keterangan saksi. (dok)

PENGADILAN – Sidang lanjutan terdakwa Harry Suganda (tidak dilakukan penahanan) dugaan kasus pembobolan 7 Bank kembali digelar, baru-baru ini, dalam agenda keterangan saksi. Hadir dipersidangan saksi M. Tagar Nugroho dari Bank BNI dan Ika Desvitasari dari Bank QNB.

Terdakwa Harry Suganda disebut-sebut secara lihai lihai memanfaatkan waktu satu tahun, di tahun 2015, lewat perusahaan miliknya PT Rockit Aldeway. Perusahaan produsen batu split itu, membobol dana tujuh bank masing-masing PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Bank Muamalat Tbk, Bank HSBC Indonesia, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dan PT Bank QNB Kesawan Tbk, secara bersamaan mengajukan permohonan kredit modal kerja dengan berbekal dokumen Purchase Order (PO) diduga fiktif, dan berhasil meraup uang Rp 836 miliar.

Sebelumnya Terdakwa Harry Suganda didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 378 dan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1c KUHP dan pasal 3 dan/atau Pas 5 UU No8/2010, tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam persidangan keterangan saksi, Dodong, SH, Ketua Majelis Hakim Majelis peringatkan JPU pengganti dari Kejati Jakarta, Therodora Marpaung (JPU Kejari Jakarta Utara) agar menghadirkan saksi fakta kepersidangan.

“Saudara Jaksa, lain kali hadirkan saksi fakta, yang ada kaitannya dengan proses pemberian kredit, jangan menghadirkan orang yang tidak tahu perkara, kalau begini, waktu menjadi sia-sia,” ujar Ketua Majelis Hakim Dodong, usai memeriksa saksi Muhammad Tagar Nugraha dari Bank BNI.

Sementara dari Bank QNB tidak ikut diperiksa dipersidangan karena majelis menganggap saksi tidak ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa, karena saksi bukan saksi fakta.

Selanjutnya keterangan saksi Muhammad Tagar Nugraha yang sudah sempat diperiksa menjelaskan pada majelis hakim bahwa dirinya belum menjabat pada divisi Sentra Kredit Menengah (SKM) dan tahu berdasar data saja sehingga dia hanya menjawab tidak tahu ketika JPU bertanya terkait pokok perkara.

“Saya tidak tahu hal itu, saat itu saya belum menjabat pada devisi itu, saya hanya tahu dari cerita-cerita setelah terjadi kredit macet, namun secara procedural untuk pengajuan modal kerja itu dapat saya terangkan,” ucap Tagar Nugraha.

Jadi, dia hanya menjelaskan sesuai data yang diperolehnya dari atasannya bahwa terdakwa mengajukan kredit dengan jumlah seluruhnya Rp148 milyar. Dengan agunan berupa Purchase Order (PO), dan agunan berupa tanah dan bangunan. Tetapi PO itu fiktif dan agunan berupa tanah dan bangunan sudah dijual terdakwa kepada pihak lain. Demikian dikabarkan pada redaksi situs ini, Sabtu, 10/2/2018. (benny ps/r)

Leave a Reply