Tuntut Status, Ratusan Buruh Pelabuhan Geruduk Kantor Sudin Nakertrans Jakut

Tuntut Status, Ratusan Buruh Pelabuhan Geruduk Kantor Sudin Nakertrans Jakut

Kasudin Nakertrans Jakut (pekai peci) ditengah massa buruh pelabuhan. (dok/mtr)

KOJA – Ratusan buruh dari berbagai Serikat Pekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok mendatangi kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Utara di Jalan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Jumat, 27/04/2018.

Kedatangan para buruh tersebut untuk memperjuangkan nasib para buruh jasa penundaan kap atau penarik kapal-kapal ukuran besar saat hendak berlabuh ataupun berlayar dari dermaga Pelabuhan.

Ketua Serikat Pekerja Jasa Armada Indonesia Bersatu, Akbar Azis mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan nota dinas dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Utara yang menyebutkan pekerja kepanduan merupakan pekerjaan utama.

“Namun dari pihak Pelindo II belum juga mengangkat kami sebagai karyawan organik, yang ada justru status kami masih kontrak melalui vendor. Harapan kami Pelindo II menaati aturan regulasi yang berlaku dan telah di tetapkan pemerintah,” ujar Akbar.

Ia menyebutkan padahal sesuai Pasal 69 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan disebutkan dalam status pekerjaan utama perusahaan tidak bisa menggunakan vendor/outsourcing/penyedia jasa buruh.

“Kita meminta mereka (Pelindo II) menjalankan UU, dan aturan pemerintah. Pekerjaan kami disebut Sudinaker sebagai pekerjaan utama berdasarkan Nota Pemeriksaan Khusus tertanggal 21 Maret lalu,” tambahnya.

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, Dwi Untoro menyebutkan pihaknya sudah menyampaikan nota mengenai status pekerja PT Jasa Armada Indonesia ke Pelindo II namun ditolak.

“Sudah ada 168 pekerja sejenis di Lampung dan sekitarnya yang statusnya di vendorkan secara sepihak, untuk di Jakarta Utara saya minta hal serupa tidak dilakukan,” kata Dwi.

Untuk itu, Dwi menyebutkan nota yang ditolak oleh Pelindo II dan bukti berkas lainnya bisa dijadikan barang bukti dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dapat diajukan oleh pihak Serikat Pekerja Jasa Armada Indonesia Bersatu. (mtr/r)

Leave a Reply