Walikota dan BPN Gelar Pertemuan Penanganan & Legalitas Tanah

Walikota dan BPN Gelar Pertemuan Penanganan & Legalitas Tanah

Wahyu Haryadi

PEMERINTAHAN – Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara melakukan pertemuan dengan Walikota Jakarta Utara, di ruang pola kantor walikota, Rabu, 25/1/2017. Dalam pertemuan itu membahas penanganan permasalahan tanah dan legalisasi tanah di wilayah Kota Jakarta Utara.

Acara yang dihadiri Walikota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, Kepala BPN Jakarta Utara Firdaus, Sekretaris Kota Rusdiyanto, Asisten, para Camat dan para Lurah se Jakarta Utara berjalan normatif.

“Ini pertemuan tentang ajudikasi arah percepatan sertifikat tanah secara massal di wilayah Jakarta Utara. Latar belakang sebagai landasan hukum pertemuan ini adalah MoU (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Wahyu Haryadi.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menghadirkan para camat dan lurah guna memahami MoU tersebut. Selain itu, mereka juga akan melakukan pendataan terhadap aset pemprov DKI maupun tanah masyarakat yang belum tersertifikasi.

“Bukan hanya lurah dan camat, nantinya masyarakat juga akan terlibat dalam pendataan sehingga dalam satu tahun kedepan pemprov maupun BPN akan mempunya data yang cocok. Mana yang tanah masyarakat sudah tersertifikasi maupun yang belum dan tanah aset pemda. Semua nanti akan lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, informasi yang diketahui melalui situs BPN hingga saat ini masih terdapat 20,64 persen atau sekurangnya 292.655 bidang tanah di wilayah DKI Jakarta yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat.

Sebagian besar terdapat di Jakarta Timur yakni sekitar 119.527 bidang tanah, wilayah Jakarta Selatan sekitar 50.207 bidang tanah, Jakarta Utara – Kepulauan Seribu sekitar 49.326 bidang tanah, Jakarta Pusat sekitar 38.886 dan Jakarta Barat sekitar 34.709 bidang tanah. Sementara untuk aset Pemprov DKI, tercatat sebanyak 5.600 bidang tanah dan baru 2.800 yang memiliki sertifikat. (jay/r)

Leave a Reply